Kesenjangan Kebijakan Mitigasi Banjir di Daerah

Abstract

Banjir kronis di Kabupaten Demak, yang diperparah oleh banjir rob dan penurunan muka tanah, telah menimbulkan krisis sosial-ekonomi yang mendalam, bahkan memicu migrasi massal atau "bedol desa". Secara teoretis, pemerintah seharusnya memiliki peta jalan komprehensif untuk mitigasi, namun faktanya menunjukkan bahwa respons yang ada cenderung reaktif dan parsial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa kebijakan mitigasi banjir yang ada saat ini tidak berjalan optimal dan merumuskan kebijakan ideal yang dibutuhkan masyarakat Demak. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa kegagalan kebijakan berakar pada beberapa faktor: komitmen rendah untuk menyusun perbaikan yang merespons perubahan alam, penanganan sungai yang tidak komprehensif, dan fragmentasi kebijakan di antara berbagai instansi. Kebijakan yang ada terlalu fokus pada solusi infrastruktur tanpa mempertimbangkan akar masalah di hulu dan dampak sosial di hilir. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan di atas kertas dengan implementasi di lapangan. Kebijakan ideal yang dibutuhkan adalah model yang holistik, terintegrasi, dan partisipatif. Rekomendasi kebijakan harus mencakup perbaikan tata kelola air dari hulu ke hilir, penegakan hukum tata ruang, dan skema adaptasi sosial-ekonomi yang terencana. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan guna mendapatkan data primer yang dapat memperkuat rekomendasi ini.