Implementasi Kebijakan Peningkatkan Kesejahteraan Petani Tembakau di Desa Beroangin Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
Keywords:
implementasi kebijakan, , petani tembakau, DBHCHTAbstract
Kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Probolinggo masih menjadi persoalan akibat fluktuasi harga, kelangkaan pupuk, dan minimnya akses pelatihan. Untuk mengatasinya, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menerbitkan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022 yang memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) guna meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Desa Tamansari menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dengan empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan sesuai prosedur, memberikan pelatihan dan bantuan pupuk, serta meningkatkan kualitas hasil panen. Namun, hambatan masih ditemukan pada pendataan penerima bantuan, keterbatasan informasi, serta distribusi pupuk yang belum merata. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi kebijakan telah berdampak positif, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan pendataan digital agar kebijakan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
References
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.
Badan Pusat Statistik. (2007). Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia. BPS RI. https://www.bps.go.id/publication/2007/11/20/indeks-kesejahteraan-rakyat.html
Dunn, W. N. (2017). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/books/9781315663749
Fisher, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. CRC Press.
Jones, C. O. (1984). An Introduction to the Study of Public Policy (3rd ed.). Brooks/Cole Publishing Company.
Korten, D. C., & Siy, R. Y. (1987). Transforming a Bureaucracy: The Case of the Philippines National Irrigation Administration. Kumarian Press.
Mangkunegara, A. A. P. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Remaja Rosdakarya. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=544379
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1178783
Parsons, W. (1995). Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Edward Elgar Publishing.
Patton, M. Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods (4th ed.). SAGE Publications.
Rivai, V. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik. Rajawali Pers.
Roestam, S. (1993). Strategi Pemberdayaan Petani. UI Press. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=114598
Subarsono, A. G. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. https://pustakapelajar.co.id/produk/analisis-kebijakan-publik/
Subarsono, A. G. (2016). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Alfabeta. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1178704
Wahab, S. A. (2005). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. https://www.bumiaksara.co.id/products/analisis-kebijakan-formulasi-dan-implementasi
Winarno, B. (2002). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. MedPress.
Nugroho, A., & Suwarno, Y. (2020). Analisis Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Petani Tembakau. Jurnal Administrasi Publik, 11(1), 1-10.
Prasetyo, B., & Raharjo, S. (2017). Pemberdayaan Petani Tembakau Melalui Program Kemitraan Usaha. Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah, 8(1), 50-65.
Suryadi, T., & Handayani, W. (2018). Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Kesejahteraan Petani Tembakau di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 22(1), 15-28. doi:10.22146/jcis.38283
Sutrisno, H., & Widyawati, L. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung. Jurnal Kebijakan Publik, 10(2), 100-115.
Wijaya, T., & Kusuma, R. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Daya Saing Petani Tembakau. Jurnal Pembangunan Daerah, 5(2), 88-102.
Zubaidi, A., & Hidayat, R. (2018). Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Petani Tembakau di Jawa Timur. Jurnal Kebijakan Sosial, 9(1), 45-58.
JDIH BPK Kabupaten Probolinggo. (2022). Peraturan Bupati Probolinggo No. 30 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan Petani Tembakau. https://jdih.probolinggokab.go.id/detail-peraturan/3979
JDIH BPK Provinsi Jawa Timur. (2022). Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tembakau. https://jdih.jatimprov.go.id/page/peraturan-gubernur-10-tahun-2022
JDIH BPK Provinsi Jawa Timur. (2024). Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 29 Tahun 2024 tentang Pembayaran Iuran Perlindungan Produksi Tembakau. https://jdih.jatimprov.go.id/page/peraturan-gubernur-29-tahun-2024
